JAKARTA — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyatakan akan membawa persoalan proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Daerah Irigasi Trimulya I di Kabupaten Konawe ke tingkat nasional melalui aksi demonstrasi dan pelaporan resmi kepada lembaga negara.
Sorotan tersebut ditujukan terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya melalui program Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV dengan nilai anggaran sekitar Rp63 miliar.
Rencana penyampaian laporan dan aksi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani. Ia menyebut agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2026, dengan titik aksi di wilayah Jakarta.
Menurut rencana yang disampaikan, massa aksi akan memulai kegiatan dari titik kumpul yang telah ditentukan sebelum bergerak menuju kantor Kementerian PUPR RI dan dilanjutkan ke Gedung KPK RI sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka.
Dalam keterangannya, Indra menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
Ia menilai perlu adanya perhatian dari lembaga pengawas dan aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebut terdapat sejumlah hal yang menurut pihaknya perlu mendapatkan penelusuran lebih lanjut.
"Menurut pernyataan resmi indra dapa saranani menegaskan aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Daerah Irigasi Trimulya I Kabupaten Konawe yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai anggaran sekitar Rp63 miliar melalui program Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV." Jelas nya.
Setelah itu, PB HMI MPO juga menyampaikan adanya sejumlah poin yang menurut mereka perlu diperiksa oleh pihak berwenang.
"Indra dapa saranani menyebut terdapat indikasi perbedaan data kontrak, lokasi pekerjaan, serta dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan auditor negara." Tegas nya.
Dalam agenda aksi tersebut, PB HMI MPO menyampaikan sejumlah tuntutan yang akan diajukan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait, antara lain:
1. Mendesak KPK RI melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan proyek Irigasi Trimulya I Kabupaten Konawe.
2. Meminta KPK RI memanggil dan memeriksa PPK serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV.
3. Mendesak Kementerian PUPR RI melakukan audit teknis menyeluruh terhadap mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan.
4. Meminta BPK RI dan Inspektorat Jenderal PUPR melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran Rp63 miliar.
5. Menuntut penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan penyimpangan.
Meski demikian, PB HMI MPO menegaskan bahwa rencana aksi tersebut akan dilaksanakan secara damai dan tetap mengedepankan ketertiban umum sebagai bagian dari penyampaian aspirasi di ruang demokrasi.
Pihak penyelenggara berharap langkah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar setiap pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar teknis, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. (PB HMI MPO)
