MERANTI - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dengan penuh rasa syukur dan apresiasi, menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kepulauan Meranti. Penghargaan ini diberikan atas peran dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik, sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses.
Ucapan terima kasih tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti yang berlangsung di Balai Sidang DPRD Selatpanjang, pada Senin (29/7/2024).
"Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kepulauan Meranti atas peran dan kemitraan yang telah terbangun selama ini. Semua ini berkat sinergitas, kolaborasi, komunikasi, serta koordinasi yang baik dari rekan-rekan DPRD dalam mengawal kepemimpinan kami pada periode ini," ungkap Asmar dengan nada penuh harap.
Asmar menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah kewajiban bagi kepala daerah yang harus disampaikan kepada DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semoga sinergitas, kolaborasi, dan akselerasi yang terbangun baik selama ini dapat terus berlanjut, sehingga berbagai agenda pemerintah dapat kita laksanakan dengan baik," harapnya.
Lebih jauh, Asmar berharap Ranperda tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Perda, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Hal ini akan secara tidak langsung memacu gerak laju perekonomian daerah, mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju, cerdas, dan bermartabat," ujarnya dengan tegas.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, dan dihadiri oleh 16 orang Anggota DPRD Meranti. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta undangan lainnya, menandai kolaborasi kuat antara pemerintah dan legislatif dalam membangun daerah. (*)
