MERANTI – Polres Kepulauan Meranti menggelar Supervisi Penyusunan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Personel Polri di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, Rabu (1/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rupatama Tantya Sudhirajati Polres Meranti ini juga membahas penerimaan anggota Polri melalui jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) dan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) tahun 2025.
Acara dipimpin langsung oleh Assessor SDM Kepolisian Madya TK. III SSDM Polri, Kombes Pol Yohanes Agustiandru, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Maitertika, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat utama Polres.
Wakapolres Kompol Maitertika menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat penjagaan wilayah strategis, terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar. Melalui jalur Rekpro, prioritas diberikan kepada putra-putri asli daerah setempat.
"Rekrutmen proaktif ini memberikan peluang khusus kepada putra-putri asli daerah perbatasan. Mereka bukan hanya memahami karakter wilayahnya, tetapi juga memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat dengan masyarakat. Kehadiran personel lokal diyakini akan memperkuat pengamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri," ungkap Kompol Maitertika.
Sementara itu, Kombes Pol Yohanes dalam paparannya menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak wilayah perbatasan yang rawan terhadap ancaman serius, mulai dari transnational crime, penyelundupan, illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, hingga potensi konflik sosial.
Menurutnya, keterbatasan jumlah dan distribusi personel masih menjadi kendala. Transformasi rekrutmen melalui jalur Rekpro dan Bakomsus merupakan langkah strategis. Rekpro menyiapkan putra-putri lokal perbatasan, sedangkan Bakomsus menghadirkan personel dengan keahlian khusus, seperti siber, komunikasi, navigasi laut, kesehatan, bahasa asing, hingga intelijen.
"Semua proses ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat agar menghasilkan personel Polri yang profesional dan berintegritas," tegas Yohanes.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data primer sebagai bahan penyusunan kajian kebijakan penyelenggaraan personel Polri di wilayah perbatasan. Selain itu, turut dilakukan supervisi terhadap pelaksanaan Rekpro kelompok affirmative action, serta peninjauan kesesuaian Polsek dan Polsubsektor di wilayah perbatasan sesuai Keputusan Kapolri No. Kep/119/I/2022.
Dengan adanya langkah strategis ini, Polri berharap kebutuhan personel di wilayah perbatasan dapat terpenuhi secara proporsional. Pada saat yang sama, keterlibatan putra-putri asli daerah akan memperkuat sinergi Polri bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan NKRI.(***)
