Medan, Newsfaktual.my.id — Polemik pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Arianty, soal pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh, kembali memanas. Kritik keras datang dari HM. Harmen Ginting, S.Sos., tokoh senior Ormas MKGR Sumut, mantan anggota DPRD Sumut dua periode, dan Ketua Satkar Ulama Kota Medan.
Ginting dengan lantang menyatakan bahwa pernyataan Erni Arianty tidak merepresentasikan aspirasi rakyat Sumatera Utara. Ia bahkan menyayangkan dua poin yang dianggap menimbulkan kegaduhan, yakni desakan agar empat pulau tetap berada di wilayah Sumut serta pujian kepada Mendagri Tito Karnavian terkait penelusuran dokumen historis soal keputusan pengembalian.
Menurut Ginting, justru sikap seperti itulah yang dapat memperlebar jurang antara masyarakat dua provinsi. "Pernyataan tersebut justru menimbulkan perpecahan," tegasnya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan menyudahi perdebatan berkepanjangan yang hanya menguras energi politik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hubungan antarwarga Sumut dan Aceh sudah cukup harmonis. Ia mencontohkan pengusaha kopi asal Aceh yang diterima dengan tangan terbuka di Sumatera Utara, sebagai cerminan iklim sosial yang damai. "Keempat pulau telah dikembalikan ke Aceh, dan itu juga bagian dari harapan kami," tambahnya.
Tak hanya itu, Ginting menyinggung pendekatan damai yang telah disepakati oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Musa Rajekshah (Ijeck), bersama tokoh Aceh Mualem, demi menjaga keharmonisan antarwilayah. Dalam hal ini, ia menegaskan, "Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan dan kita ikuti saja keputusan yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah pusat."
Sebagai penutup, Ginting menyarankan agar DPD Golkar Sumut bersikap tegas terhadap Erni Arianty. Menurutnya, pernyataan kontroversial seperti ini sebaiknya cukup diselesaikan secara internal. "Cukup internal partai saja," pungkasnya.
