Kendari — Proyek peningkatan jalan batas kota Tabanggele tahun anggaran 2024 yang menghabiskan dana hampir Rp10 miliar diduga kuat menjadi ladang korupsi anggaran. Proyek yang semestinya membentang sejauh 2,3 kilometer itu, nyatanya hanya terealisasi sekitar 1,3 kilometer saja.
Berdasarkan hasil investigasi dan sidak lapangan yang dilakukan bulan lalu bersama DPRD Kota Kendari, Konsorsium Sultra Bersatu (KSB), dan Dinas PUPR Kota Kendari, ditemukan pula indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Temuan ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan serius dalam pelaksanaan proyek.
Ironisnya, pasca dilakukan RDP dan inspeksi langsung ke lapangan, DPRD Kota Kendari justru terkesan bungkam. Tidak ada sikap tegas atau tindak lanjut berarti dari lembaga yang sejatinya berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah. Hal inilah yang memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat: benarkah DPRD ikut masuk angin?
Ketua KSB, Sarwan, SH, mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap DPRD
"Komisi III DPRD Kota Kendari ini kami duga tidak berpihak pada kebenaran berdasarkan fakta-fakta lapangan saat melakukan RDP dan Sidak Lapangan. Melainkan hanya berpihak ketika ada kepentingan dan keuntungan,"
Kritik tajam ini mengisyaratkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif yang seharusnya berdiri bersama rakyat, bukan bersembunyi di balik meja rapat.
Sementara itu, aktivis muda Indra Dapa Saranani menekankan pentingnya peran Polda Sultra dalam mengusut tuntas perkara ini. Ia khawatir jika kasus seperti ini kembali dibiarkan, akan memperkuat kesan bahwa sektor konstruksi publik di Sultra menjadi sarang aman praktik korupsi.
"Besar harapan kami, Polda Sultra untuk segera memeriksa para pihak yang terlibat dalam proyek peningkatan jalan batas kota Tabanggele sebesar Rp10 miliar, tanpa pandang bulu. Sebab, belakangan ini Polda Sultra belum ada yang berhasil dalam pemberantasan korupsi di bidang konstruksi dalam hal ini pekerjaan jalan, atau lainnya,"
KSB pun menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti di satu titik. Sarwan menutup dengan pernyataan tegas:
"Gerakan konsorsium ini akan terus berlanjut serta mengawal kasus ini sampai menemukan siapa di balik proyek peningkatan jalan batas kota Tabanggele ini,"
Publik kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk membuka tabir dugaan korupsi ini. Apakah dana miliaran itu benar-benar jatuh ke jalan? Atau justru mengalir ke kantong-kantong gelap? (Tim)
